ANALISIS YURIDIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH SECRA EX OFFICIO DALAM PERKARA VERTSEK PERMOHONAN CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 652/Pdt.G/2025/PA.Bms)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah Iddah dan mut’ah secara ex officio pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek dalam Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms, serta menganalisis kesesuaian pemberian nafkah tersebut ditinjau dari asas ultra petita. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur
hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah Iddah dan mut’ah secara ex officio oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms didasarkan pada kewenangan yang melekat pada hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian. Meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah dalam petitumnya dan perkara diputus secara verstek, hakim tetap berwenang menetapkan nafkah Iddah dan mut’ah berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif asas ultra petita, putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap larangan memutus melebihi tuntutan, melainkan merupakan pengecualian
yang dibenarkan oleh hukum untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.
Kata kunci: Ex Officio, Nafkah Iddah, Mut'ah, Putusan Verstek, Asas Ultra Petita,
Pengadilan Agama.