PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS TINDAKAN UNION BUSTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) (Studi Kasus Serikat Pekerja PT CNN Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai
union busting dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia serta
menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas dugaan tindakan
union busting pada kasus PT CNN Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia
(HAM). Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik
pemberangusan serikat pekerja walaupun kebebasan berserikat telah dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, serta berbagai instrumen Hak Asasi Manusia nasional dan internasional.
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
melalui proses inventarisasi, interpretasi, dan analisis norma hukum yang berkaitan
dengan perlindungan hak kebebasan berserikat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai union busting
di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 153
ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja, serta didukung oleh berbagai instrumen Hak Asasi Manusia nasional
maupun internasional. Perlindungan hukum terhadap pekerja diberikan melalui
upaya preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan, perundingan bipartit, dan
larangan pemutusan hubungan kerja karena aktivitas serikat pekerja, serta upaya
represif melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penegakan sanksi
pidana terhadap pelaku union busting , dan penerapan sanksi administratif. Analisis
terhadap dugaan kasus PT CNN Indonesia menunjukkan adanya indikasi yang
mengarah pada praktik union busting , terutama karena adanya hubungan waktu
yang berdekatan antara pembentukan serikat pekerja dan pemutusan hubungan
kerja terhadap pengurus maupun anggota serikat. Namun demikian, secara hukum
dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme peradilan yang
berwenang sesuai asas praduga tidak bersalah.