PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

Bantuan hukum adalah salah satu upaya menegakkan persamaan dalam
perlakuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. Menurut PERMA Nomor 1
Tahun 2014, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang
memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dapat menerima layanan posbakum
di lingkungan Pengadilan. Dalam implementasinya di Lingkungan terdapat layanan
Posbakum yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan adalah teknik
analisis deskriptif naratif. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk
mengamati fenomena yang terjadi pada Posbakum dan menganalisa data yang
didapat melalui pengalaman dan pengamatan langsung berdasarkan dasar hukum
yang berlaku.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program layanan Posbakum di
Pengadilan Agama Purwokerto sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat berdasarkan
fakta yang terjadi, yaitu terpenuhinya hak-hak para pencari keadilan yang tidak
mampu untuk mendapatkan layanan hukum berupa konsultasi, advis, dan
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta berbagai layanan hukum
lainnya di Posbakum.