ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT (Studi Putusan MA Nomor 813K/Pid/2023)

Nurul Hasanah Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto. Dosen Pembimbing : Ketua Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. Anggota
Yuliani Catur Rini, S.H., M.Kn.
Penelitian ini berjudul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Hal
yang Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap
Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Putusan MA Nomor 813K/Pid/2023)
yang bertujuan untuk mengetahui kewenangan majelis hakim Mahkamah Agung
(MA) terhadap pemberian pertimbangan terkait hal-hal yang meringankan
hukuman bagi pelaku pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana Putusan
MA Nomor 813K/Pid/2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui pertimbangan terkait hal-hal yang meringankan hukuman pada kasus
tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 813K/Pid/2023 menurut asas
proporsionalitas pemidanaan.
Penelitian ini menggunakan metode hukum Yuridis Normatif, yang artinya

pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-
konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan

penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keputusan majelis hakim
Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah vonis hukuman Ferdy Sambo yang
sebelumnya divonis hukuman mati oleh menjadi hukuman pidana penjara seumur
hidup memicu perdebatan mengenai keadilan dan proporsionalitas dalam
pemidanaan, penulis berpendapat bahwa dalam hal penjatuhan pidana pengadilan
mempunyai tugas untuk mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana
dengan pertanggungjawaban pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana.
Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung mengacu pada ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang mana didalamnya diatur mengenai faktor yang dapat menjadi
pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.