Wihana, Ambar (2025) KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG DIDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA SEBELUM DAN SETELAH DITERBITKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S1 thesis, UNU PURWOKERTO.
Skripsi Ambar_Bagian Awal - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 2030.
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (2MB)
Skripsi_Bab 1_Ambar Wihana_Ilmu Hukum_20210211029 - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (570kB)
Skripsi_Bab 2_Ambar Wihana_Ilmu Hukum_20210211029 - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (592kB)
Skripsi_Bab 3_Ambar Wihana_Ilmu Hukum_20210211029 - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 2030.
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (562kB)
Skripsi_Bab 4_Ambar Wihana_Ilmu Hukum_20210211029 - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 2030.
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (789kB)
Skripsi_Bab 5_Ambar Wihana_Ilmu Hukum_20210211029 - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (481kB)
Skripsi_Dapus_Ambar Wihana_Ilmu Hukum_20210211029 - Ambar Wihana.pdf - Published Version
Download (563kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kedudukan hukum Perseroan
Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) yang didirikan oleh Badan Usaha
Milik Desa bersama (BUM Desa bersama) dengan menggunakan dana bergulir
masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MPd) sebelum diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja; 2) mengetahui
kedudukan hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) yang
didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa bersama) dengan
menggunakan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) setelah diterbitkan Undang-Undang
Cipta Kerja.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang
kedudukan PT LKM Kedungmas ialah sah di hadapan hukum namun pendiriannya
tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah
diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, mengenai keberlanjutan pengelolaan dana
bergulir masyarakat hasil kegiatan PNPM MPd menjadi jelas dan kuat. Sehingga
kedudukan PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang yang didirikan setelah
terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ialah sah dan jelas. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT LKM atau badan hukum lain yang
mengelola dana bergulir hasil kegiatan PNPM MPd sebelum diterbitkan Undang-
Undang Cipta Kerja lebih baik dibubarkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Item Type: | Skripsi (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | UNU Purwokerto |
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 11:56 |
| Last Modified: | 10 Jun 2026 11:56 |
| URI: | http://repository.unupurwokerto.ac.id/id/eprint/335 |
