ARTIKEL ILMIAH YANG DI PUBLIKASIKAN KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS YANG DINYATAKAN MAFQUD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN NOMOR : 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt)

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan
mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan
Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud
(orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji
dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status mafqud
serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan
adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara
kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan
antara konsep mafqud dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia,khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan
a quo mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan
mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Penetapan mafqud
membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta
perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum
apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih
komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Kata kunci: Ahli waris, Mafqud, Penetapan, Perdata Islam.