TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/PID.SUS /2024)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan, serta kepercayaan publik. Salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi adalah penyalahgunaan dana program pemberdayaan masyarakat, termasuk dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2024 terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bergulir eks PNPM-MPd, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai Judex Juris menilai telah terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh Judex Facti pada tingkat banding, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2024 pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih terdapat tantangan dalam pembuktian kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana eks PNPM-MPd. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat di desa serta mendukung pengembangan hukum pidana korupsi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Bergulir, PNPM Mandiri Perdesaan, Pertimbangan Hakim, Mahkamah Agung.

Corruption is categorized as an extraordinary crime due to its extensive impact on state finances, development, and public trust. One form of corruption that frequently occurs is the misuse of community empowerment program funds, including the revolving funds of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/PNPM-MPd). This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court Justices in Decision Number 574 K/Pid.Sus/2024 concerning corruption in the misuse of eks-PNPM-MPd revolving funds, as well as to examine the conformity of such considerations with the applicable laws and regulations.
This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Supreme Court, acting as judex juris, found an error in the application of law by the judex facti at the appellate level, thereby annulling the decision of the High Court and declaring the defendant legally and convincingly guilty of jointly committing a corruption offense. The Supreme Court’s considerations emphasize the fulfillment of the elements of corruption, the principles of criminal liability, and the application of justice and legal certainty.
The conclusion of this study shows that the legal considerations of the Supreme Court Justices in Decision Number 574 K/Pid.Sus/2024 are, in principle, in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly the Law on the Eradication of Corruption Crimes. However, challenges remain in proving state financial losses in cases involving the management of former PNPM-MPd funds. This research is expected to contribute to the development of corruption criminal law and to serve as an evaluative reference for the management of community empowerment funds in rural areas and fill legal gaps.
Keywords: Corruption Crime, Revolving Funds, PNPM Mandiri Perdesaan, Judicial Considerations, Supreme Court.