KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH MADHIYAH TERHADAP ISTRI SEBELUM PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 3976/PDT.G/2024/PA.CLP)

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dengan keadaan realita yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya terkait nafkah madhiyah. Permasalahan ini terlihat dari salah satu putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp, di mana istri menuntut suami untuk memberikan nafkah madhiyah karena suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut dan beberapa bulan sebelum perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana isi putusan perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan terkait nafkah madhiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi putusan serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah madhiyah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat normatif. Data yang digunakan berupa data primer dari putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp dan data sekunder berupa Al-Qur’an, hadis, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku dan literatur ilmiah. Teknik analisis datanya menggunakan content analysis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp, merupakan perkara cerai talak, didalamnya terdapat tuntutan nafkah madhiyah yang dikabulkan oleh majelis hakim. Pemohon sebagai suami terbukti tidak memberikan nafkah kepada termohon sebagai istri selama tiga bulan berturut-turut, sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran nafkah madhiyah. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mendasarkan putusan ini, pada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang menegaskan bahwa, nafkah merupakan kewajiban suami yang bersifat mengikat, walaupun tidak terpenuhi pada masa lalu dan saat istri terbukti tidak melakukan nusyuz, maka kewajiban nafkah tidak dapat gugur. Dalam fakta perkara ini istri tidak dikategorikan nusyuz karena memiliki alasan yang dapat dibenarkan, sehingga hak nafkahnya tetap melekat dan mendapatkan nafkah madhiyah, selain itu berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah serta adanya keretakan rumah tangga menjadi dasar pengabulan nafkah madhiyah yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp telah sesuai dengan prinsip keadilan kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak istri.