KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT YANG TERTULIS KANDUNG DALAM AKTA KELAHIRAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Fenomena pencantuman anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris. Hal ini penting dikaji mengingat terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam memposisikan anak angkat.
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisis pada proses penyimpulan secara komparatif serta mengkaji dinamika hubungan antar fenomena melalui penggunaan logika ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak waris anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran menurut hukum positif di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum perdata, pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 mengakibatkan anak angkat memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris. Akibat hukumnya, anak angkat memiliki hubungan hukum penuh dengan orang tua angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat sebagaimana anak kandung, sehingga ketentuan mengenai wasiat wajibah tidak berlaku. Sementara itu, menurut hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris. Akibat hukumnya, anak angkat hanya dapat memperoleh bagian harta melalui wasiat wajibah dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Selain itu, praktik pencantuman orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran bertentangan dengan PP No. 54 Tahun 2007 dan Konvensi Hak Anak. Akibat hukumnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum, pelanggaran terhadap hak identitas anak, serta dampak sosial bagi anak di kemudian hari.
Kata Kunci : Anak Angkat, Warisan, Hukum Pedata, Hukum Islam, Akta Kelahiran, Wasiat Wajibah.