ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KABUPATEN BANYUMAS MENJADI TIGA DAERAH OTONOM

Penelitian ini membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah
otonom dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah
dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Secara historis, kebijakan sentralistik Orde Baru menciptakan ketimpangan pembangunan,
yang kemudian dijawab melalui reformasi 1998 dengan pemberlakuan otonomi daerah.
Landasan hukum pemekaran ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014,
serta PP No. 78 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Banyumas
layak dipertimbangkan untuk dimekarkan berdasarkan aspek administratif, kewilayahan,
demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur. Pemekaran diproyeksikan
mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang
selama ini tertinggal, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
berbasis potensi lokal. Namun demikian, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat
kondisional. Diperlukan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),
1
Journal Evidence Of Law
Vol 4 No 3 September - Desember 2025
1*Unwanullah Masum,
2Rakhma Nurrozalina, 3Kartika Winkar Setya
https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL
1234
meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan
dan partisipatif. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan masterplan
pembangunan terpadu, penguatan sistem keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat
secara aktif dalam proses pemekaran. Dengan langkah tersebut, pemekaran Banyumas
diharapkan tidak hanya menghasilkan entitas administratif baru, melainkan juga
mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara merata.
Kata Kunci: desentralisasi, Kabupaten Banyumas, kebijakan publik, kesejahteraan
masyarakat, otonomi daerah, pemekaran daerah.