PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT PENDAKIAN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PADA RENTALIN AJA OUTDOOR DI BANYUMAS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian sewa-menyewa alat pendakian pada Rentalin Aja Outdoor di Banyumas serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian, sewa-menyewa, wanprestasi, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa alat pendakian pada Rentalin Aja Outdoor telah memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pelaksanaannya masih banyak dilakukan secara lisan sehingga belum memberikan kepastian hukum yang kuat. Dalam praktiknya, ditemukan bentuk wanprestasi berupa keterlambatan pengembalian barang, kerusakan alat, kehilangan perlengkapan, dan pembatalan sepihak. Kerugian Rentalin Aja Outdoor selama Januari sampai April 2026 mencapai Rp1.450.000. Perlindungan hukum bagi para pihak dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan identitas, pemeriksaan barang, dan pemberian informasi kepada penyewa. Perlindungan represif dilakukan melalui musyawarah, ganti rugi, denda keterlambatan, dan kompensasi apabila barang tidak layak pakai. Agar
perlindungan hukum lebih efektif, diperlukan perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, kondisi barang, denda, ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sewa-Menyewa, Alat Pendakian, Wanprestasi.