AKIBAT HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS)

Arif Sutarso, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Pembimbing: Ketua Dr. Ari Tri Wibowo, S.H., M.H., anggota Siti Rohmah, S.H., M.H.
Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Pemerintah Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kabupaten Banyumas)” yang bertujuan untuk 1.) mengetahui akibat hukum surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa sebagai dasar peralihan hak atas tanah. 2.) mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat penerbitan Surat Keterangan Tanah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan perangkat desa, dan PPAT Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh pemerintah desa hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan maupun dasar peralihan hak atas tanah. Penggunaan SKT sebagai dasar peralihan hak dapat menimbulkan akibat hukum administrasi, perdata, dan pidana. Praktik di Desa Wiradadi, Karangnanas, dan Karangrau menunjukkan bahwa penyalahgunaan SKT masih berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi upaya administrasi, perdata, dan pidana. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum aparatur desa, penguatan pengawasan administrasi pertanahan, dan koordinasi dengan instansi terkait menjadi langkah preventif untuk mencegah
sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Akibat Hukum, Upaya Hukum