PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK SELAKU PEMEGANG SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM MENGAMBILALIH LAHAN YANG DIKUASAI PT INTRA FAEDAH UTAMA BERDASARKAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB)

Siwi Dwi Utami, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto, Dosen Pembimbing I: Kartika Winkar Setya, S.H., M.H, Dosen
Pembimbing II: Yuliani Catur Rini, S.H., M.Kn.
Perjanjian Kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2
Tanjung Priok sebagai pemegang Hak Pengelolaan No.1/Tanjung Priok dengan PT
Intra Faedah Utama telah berakhir, namun setelah jangka waktu tersebut berakhir
PT Intra Faedah Utama belum menyerahkan kembali lahan dan bangunan yang
berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada pemegang Hak Pengelolaan
dalam keadaan bebas dari segala ikatan dengan pihak ketiga.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan mengenai
kewajiban dan larangan dalam perjanjian kerja sama tersebut serta bagaimana
penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Regional 2 Tanjung Priok dalam mengambil alih kembali lahan dan bangunan yang
dikuasai oleh PT intra Faedah Utama.
Penelitian ini dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2
Tanjung Priok. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yurdis empiris. Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan struktural dan pendeketan konseptual. Data yang dipergunakan adalah
data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan
pengamatan serta wawancara sebagai data utama dan data sekunder sebagai data
pendukung. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan
memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau
gejala yang diteliti.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama antara PT
Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dengan PT Intra Faedah
Utama dibuat dapat dijdadikan landasan hukum sebagai permohonan hak atas tanah
bagi pihak ketiga yaitu Hak Guna Bangunan sehingga muncul kewajiban dan
larangan antar pihak yang harus dilaksanakan, namun dalam kenyataannya pihak
ketiga tidak melaksanakan kewajiban yang tertulis dalam Pasal 8 ayat (2) dengan
baik. Upaya hukum yang telah dilaksanakan adalah upaya hukum non-litigasi yaitu
memberikan surat pemberitahuan berakhirnya perjanjian kerja sama dan
memberikan teguran/somasi dua kali kepada PT Intra Faedah Utama.