IMPLEMENTASI PENGANGKATAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANJARNEGARA)

Dea Nanda Nabila Putri, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Pembimbing I Endang Eko Wati, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing II Yuliani Catur Rini, S.H.,M.Kn.
Penelitian ini berjudul “Implementasi Pengangkatan Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Wujud Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara)” yang bertujuan untuk 1) mengetahui implementasi pengangkatan anak hasil perkawinan siri sebagai wujud perlindungan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara 2) mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap anak setelah pengangkatan anak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengangkatan anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak tersebut dalam kewarisan tidak ada
hubungan mewaris antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, kecuali dengan wasiat. Dalam hal perkawinan, anak angkat tidak bisa dinikahkan oleh ayah angkatnya.