ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 1563/PDT.G/2021/PA.BMS MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR 12 TAHUN

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia, secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi suatu perceraian, pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 12 tahun merupakan hak ibunya.
Norma tersebut menjadi acuan yang lazim dalam memutus berbagai perkara hak asuh
anak di Indonesia. Namun, pada putusan Nomor 1563/Pdt.G/2021/PA.Bms mengenai hak asuh anak di bawah 12 tahun diputuskan menjadi hak dan kekuasaan ayahnya.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asuh anak menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI dan pertimbangan hukum yang digunakan pada putusan tersebut.
Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menekankan pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang penelitian. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada analisa aturan hukum, dasar atau landasan serta pertimbangan hukum yang ada.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hak asuh anak dalam undang-undang perkawinan, sekalipun kedua orang tua telah bercerai, baik ibu ataupun ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut. Hasil putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1563/pdt.g/2021/PA.Bms tidak menggunakan Pasal 105 KHI sebagai dasar putusan pengadilan, melainkan merujuk pada Pasal 156 KHI dengan menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Dan pertimbangan hukum yang di gunakan pada putusan tersebut yaitu Majelis Hakim menimbang bahwa
pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik
bagi anak.