ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 0343/Pdt.P/2022/PA. Pwt TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara dua insan
dalam ikatan suci yang diridhai oleh Allah. Perkawinan juga sering
diungkapkan sebagai suatu hal yang sakral karena dengan perkawinan
ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang Sakinah, Mawaddah,
Warrahmah. Suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah
ditentukan. Apabila salah satu pihak baik calon mempelai wanita maupun
calon mempelai pria tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam
pernikahan maka akan timbul suatu masalah. Salah satu permasalahan yang
timbul akibat rukun dan syarat tidak terpenuhi yaitu terjadinya pencegahan
perkawinan. seperti pada penetapan perkara Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt
tentang pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Namun dalam
proses persidangan pemohon memilih untuk mencabut permohonannya
sebelum ada jawaban dari termohon dan hakim menyatakan sah mencabut
permohonannya.
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research)
dengan pendekatan Normatif Yuridis pada perkara Nomor
0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt. Data primer yang digunakan yaitu merujuk pada
Penetapan perkara Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt. Data sekunder dalam
penelitian ini yakni UUP No.1 Th. 1974, KHI, Jurnal, skripsi dan buku buku
yang membahas pencegahan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yakni
menganalisis penetapan perkara Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt.
Hasil penelitian pada penetapan perkara Nomor
0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt. menunjukan bahwa Faktor pencabutan Perkara
Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt. Dari segi pemohon dikarenakan
adanya keinginan pemohon untuk mencabut perkaranya dan memutuskan
untuk mencabut permohonan pencegahan perkawinan yang sedang dalam
proses persidangan karena itu hak keseluruhan pemohon kemudian hakim
menyatakakan sah mencabut permohonannya. Pencabutan perkara tersebut
dituliskan dalam bentuk penetapan dengan Nomor Register perkara
0343/Pdt.P/2022/PA.Pwt. Maka dari itu akibat hukum yang diperoleh yaitu
berakhirnya perkara antara termohon dan para pihak kembali kepada semula
seperti halnya sebelum permohonannya diajukan. Apabila kedua calon
mempelai akan tetap melangsungkan perkawinannya maka calon suami harus
mengajukan permohonan ijin poligami atau memutus pernikahan yang lama
agar pernikahan yang baru dapat dilangsungkan.