KEMASLAHATAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengatur
perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
tahun. Apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di
atas, maka pernikahan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi
nikah dari Pengadilan Agama. Hal-hal mendesak yang disampaikan oleh pemohon
dispensai nikah adalah dikarenakan hamil, khawatir melakukan zina, khawatir
membuat aib jika tidak dinikahkan, dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang
oleh agama. Oleh sebab itu peneliti meninjau kemaslahatan terhadap dispensasi
nikah karena hamil di luar nikah di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
kehidupan setelah dispensasi nikah karena nikah dini di Desa Kedungrandu
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui bagaimana
kemaslahatan kehidupan setelah pernikahan dini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan, bertempat di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten
Banyumas dengan sumber data primer dari hasil wawancara dengan Pembantu
Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa Kedungrandu, Kepala KUA Kecamatan
Patikraja, tokoh agama Desa Kedungrandu, dan pasangan pernikahan dini di Desa
Kedungrandu dan sumber data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan
penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1)
dari analisis keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi
nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa
dari kehidupan keluarganya dalam keadaan harmonis, tidak mengalami
perceraian, namun dari segi ekonomi masih banyak yang belum mapan dan masih
tinggal satu rumah dengan orang tuanya; dan (2) tinjauan mas}lah}ah terhadap
pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah didasarkan
pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh
kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan
martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan
hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sejalan dengan tujuan-tujuan
syariat Islam (maqa>s}id syari>‘ah) menurut Imam Syatibi dalam rangka
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta pertimbangan
mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan kepada manusia khususnya
bagi sang anak.