PACARAN PASCA KHITBAH STUDI KASUS DESA CIKEMBULAN KECAMATAN PEKUNCEN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Pernikahan merupakan sebuah sunnah yang telah diatur olehagama. Begitupun
dengan proses sebelumnya mulaidari perkenalan sampai terjadinya akad sudah ada
tuntunan dalam menjalankannya. Namun masih banyak anggapan keliru dalam
pemahaman khitbah dan pacaran mengenai konsep dan hukumnya tak luput
pemahaman serupa dialami oleh masyarakat desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen

Kabupaten Banyumas bahwa menurutnya apabila seorang sudah bertunangan seakan-
akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh

saja berdua-duaan (berkhalwat), menyentuh anggota tubuh bukan mahram dan lain
sebagainya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian menggunakan informasi yang
diperoleh dari informan yang dikorelasikan dengan hukum yang berlaku.
Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis pandangan masyarakat terhadap
pacaran pasca khitbah, dan menyelidiki implikasi hukum Islam terhadap praktik pacaran
pasca khitbah di Desa Cikembulan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi terhadap masyarakat Desa Cikembulan, khususnya pelaku dan tokoh
agama.
Masyarakat Desa Cikembulan memiliki pandangan yang beragam terhadap
praktik pacaran setelah khitbah. Sebagian kalangan memaklumi hubungan tersebut

selama dilakukan dengan tujuan saling mengenal (ta’aruf) dan tetap menjaga norma-
norma agama dan sosial. Namun, sebagian lain menilai bahwa pacaran pasca khitbah

cenderung membuka peluang terjadinya pelanggaran batas syariat, terutama jika tidak
dalam pengawasan keluarga. Kondisi sosial dan budaya lokal, termasuk lamanya jarak
waktu antara khitbah dan akad akibat tradisi seperti perhitungan weton, serta pengaruh
media sosial, turut memberikan ruang bagi praktik pacaran di masa ini. Meskipun
begitu, praktik tersebut dinilai lebih "dapat diterima" secara sosial, meskipun secara
hukum agama tetap belum dibenarkan secara mutlak. Dalam perspektif maslahah
mursalah, pacaran pasca khitbah dapat ditoleransi apabila membawa kemaslahatan dan
tetap dalam batas-batas syariat. Sebaliknya, jika berpotensi menimbulkan mafsadah,
maka hukumnya dilarang. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh agama dan
keluarga dalam memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pasangan pasca khitbah, guna menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam
kontemporer dalam konteks sosial budaya masyarakat.